DASAR NASIB, DANA ANGGARAN HONORER AKAN DICABUT PADA 2016

Honorer Pemkab Simalungun kini dihadapkan pada kado pahit di Tahun Baru 2016. Sebab, Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Simalungun setuju menghapus dana anggaran Rp96 miliar untuk gaji ribuan honorer. Bila disetujui, kado pahit itu pun benar-benar mereka terima.

Aanggota Badan Anggaran (Banggar) Rospita Sitorus yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Simalungun mengatakan, dirinya sangat miris melihat keberadaan rancangan APBD Simalungun tahun anggaran 2016. Pada rancangan itu, ada total pagu Rp2,3 triliun. Namun, untuk biaya infrastruktur, hanya Rp176 miliar.

Kadang bingung menjelaskannya kepada masyarakat perihal ini. Secara pribadi hilang akal sehat. Kami dari Fraksi PDIP menolak pemanfaatan alokasi sebesar Rp96 miliar itu. Ini harus dihapus. Kita tidak mau mengorbankan pembangunan gara-gara honorer, kata Rospita.

Sementara, Jhon Sabiden Purba selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Simalungun menerangkan, tunjangan kegiatan honorer PNS di tahun 2016 sebesar Rp33 miliar, sedangkan untuk tenaga honorer non PNS sebesar Rp60 miliar.

Sebelumnya, dalam rapat Banggar membahas Kebijakan Umum Anggaran-Proritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Simalungun, Selasa (22/12) lalu, tertuang dana sebesar Rp96 miliar yang dimanfaatkan untuk pembayaran gaji honorer di lingkungan Pemkab Simalungun.

Dalam rapat banggar tersebut, salah seorang anggota DPRD Simalungun Bernhard Damanik menyatakan agar pembiayaan itu dapat dikurangi dan bila perlu dihapus.

“Mengingat kebutuhan anggaran dan efisiensi anggaran di tahun 2016, kurang efektif para honorer itu datang jam 09.00 WIB, duduk-duduk, pulang jam 14.00 WIB,” katanya.

Sebenarnya kan sudah ada SOP (Standar Oprasional Prosedur) untuk tingkat kebutuhan tenaga honorer, imbuhnya.

Abu Sofian, anggota banggar yang lain meminta agar pemanfaatan dana itu dapat ditinjau kembali. Ini dikarenakan nilai kebutuhan terhadap anggaran serta pemanfaatan anggaran yang lebih mendesak, yaitu infrastruktur dan Anggaran Dana Desa.

Dana ini sebaiknya dapat ditinjau kembalilah. Banyak kebutuhan yang lebih mendesak, atau gaji mereka dikurangilah, tegasnya.

*Jangan Asal Hapus

Sementara beberapa honorer di jajaran Dinas Pendidikan Simalungun berharap DPRD Simalungun jangan serta merta mencoret anggaran untuk honorer. Pasalnya, tenaga ribuan guru honorer di Simalungun sangat dibutuhkan karena memang kebutuhan guru di sekolah negeri, terutama sekolah dasar (SD).

“Banyak SD yang kekurangan guru, bahkan banyak SD yang hanya diasuh dua-tiga guru PNS. Sementara ada 6 ruang kelas yang harus diajar, untuk kelas 1-6,” kata Boru Sinaga, salah seorang guru honorer SD di Kecamatan Panei.

Dijelaskan, walau honorer mengajar di SD tidak mencukupi, namun mereka tetap bertahan karena sudah bercita-cita sejak awal ingin mengabdikan ilmu jadi guru.

Hal senada disampaikan Boru Saragih, honorer guru SD di Kecamatan Raya. Menurutnya, menghapus gaji untuk honorer akan mengancam keberadaan mereka. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Simalungun juga harus mempertimbangkan psikologis para honorer yang sudah bekerja maksimal setiap hari kerja, tiba-tiba berhenti tanpa ada jalan keluar.

“Mau dikemanakan kami guru honorer ini? Lalu solusi kekurangan guru yang ada selama ini, DPRD mau buat apa? Mereka mau mengajar dengan gaji Rp1,5 juta itu. Memang mereka itu berapa orang? Sementara guru yang kurang mencapai ribuan di SD di Simalungun. Belum lagi yang di SMP dan SMA sederajat,” katanya.

Dijelaskan, kenaikan honor menjadi Rp1,5 juta mereka terima satu tahun terakhir. Sementara tahun sebelumnya hanya Rp1 juta. Walau hanya menerima ‘sekadar’, rata-rata guru honor bertanggungjawab sebagai guru kelas, bahkan sebagai guru tunggal untuk kelas yang diajarnya. Sebagian lagi banyak sekolah yang jumlah gurunya hanya enam orang, gabungan guru PNS dan honorer.

“Kami berharap DPRD tidak bermain-main dengan masa depan anak-anak di Simalungun. Jika gaji untuk honorer dihapus, pendidikan di Simalungun terancam,” katanya.

Sumber https://www.pgrionline.com/

Belum ada Komentar untuk "DASAR NASIB, DANA ANGGARAN HONORER AKAN DICABUT PADA 2016"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel