PEMPROV INI WACANAKAN AKAN ANGKAT 45.000 GURU SMA/SMK SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH

Kabar baik bagi guru dan non-guru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjadikan 45.000 tenaga pendidik tingkat SMA/SMK sebagai PNS.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, pihaknya akan melakukan pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK di 27 kabupaten/kota terhitung efektif mulai April 2016. Selain infrastruktur sekolah, hal ini juga berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM).

Di SMA/SMK negeri saat ini, terdapat 26.000 guru PNS, 4.000 tata usaha, serta 15.000 guru honorer. Adapun jumlah siswa di sekolah negeri maupun swasta berjumlah 1,8 juta siswa. Sedangkan jumlah SMA/SMK negeri, swasta dan Madrasah Aliyah (MA) di Jabar bisa lebih dari 5.000 sekolah.

"Nanti, 45.000 tenaga pendidik itu menjadi pegawai kami di Pemprov Jabar. Dengan menjadi pegawai kami, otomatis manajemen akan kami atur lebih baik, termasuk pendistribusian guru berkualitas dan proses penerimaan siswa baru," ujar Heryawan di Gedung Pakuan, Jumat (29/1/2016).

Dia mengaku selama ini sering menerima keluhan dari masyarakat soal guru berkualitas yang hanya menumpuk di kota besar. Namun masalah tersebut sulit diatasi karena saat ini kewenangannya masih berada di tangan pemerintah kabupaten/kota.

Kondisi tersebut membuat terjadi ketimpangan kualitas pendidikan. Padahal, siswa di daerah pelosok sebetulnya lebih membutuhkan guru berkualitas.

Dengan pengalihan pengelolaan SMA/SMK, pihaknya akan mengevaluasi dan inventarisasi jumlah tenaga pendidik. Hal ini untuk menghindari suatu wilayah kekurangan guru sehingga terjadi pemerataan kualitas pendidikan.

Pemprov melalui Dinas Pendidikan Jabar sudah membuat grand design pengambilalihan, mulai dari perizinan, aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), hingga kurikulum untuk muatan lokal.

Selain mengatur tenaga pendidik, pihaknya juga akan meningkatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA/SMK. Pada tahun ini, pemerintah pusat mengalokasikan dana BOS bagi SMA/SMK sebesar Rp1,4 juta per siswa.

Adapun BOS Provinsi diterapkan beragam, dengan rincian SMK swasta sebesar Rp500.000 per siswa, SMK negeri Rp400.000 per siswa, SMA swasta Rp300.000 per siswa, dan SMA begeri Rp200.000 per siswa.

"Saat ini terdapat 16 kota/kabupaten di Jabar yang sudah membebaskan pungutan bagi siswa SMA/SMK. Tahun depan, kita targetkan di seluruh sekolah negeri tidak akan ada Dana Sumbangan Pendidikan (DSP)," bebernya.

Menurutnya, pengambilahian oleh Pemprov ini diproyeksikan akan mampu mendorong pencapaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah (meliputi SMA/SMK/MA/Paket C) di Jabar agar bisa mencapai 97% dan angka optimistis 100% pada 2018 mendatang.

Target kenaikan APK akan didorong oleh rencana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di 129 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri. Pemprov juga akan terus melakukan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), pelenggarakan pendidikan Long Distance Learning (LDL/sekolah terbuka) sebanyak 150 LDL, pengembangan Digital Learning, yakni sekolah-sekolah unggulan membina sekolah yang masih di bawah standar nasional.

"Kami berupaya menciptakan agar ada pemerataan standar pelayanan pendidikan," pungkasnya.

Sumber : www.inilahkoran.com

Sumber https://www.pgrionline.com/

Bagikan Artikel ini